Desa Tamblang

Laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas lembaga BPD selama satu tahun anggaran.

Laporan ini wajib disusun dan diserahkan secara tertulis kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah desa.

Dasar Hukum dan Waktu Pelaporan diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Disampaikan paling lama 3 hingga 4 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Isi Pokok Laporan Kinerja BPD 

Pengelolaan Aspirasi: Kegiatan menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa.

Penyelenggaraan Musyawarah: Laporan pelaksanaan musyawarah BPD dan musyawarah desa (termasuk perencanaan pembangunan atau pembentukan panitia pilkades).

Fungsi Pengawasan: Evaluasi kinerja Kepala Desa, pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), serta pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembentukan Produk Hukum: Pembahasan dan penyepakatan rancangan Perdes bersama Kepala Desa.