Desa Tamblang

SINGARAJA – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) menggelar Sosialisasi SPATSIKU (Sistem Penanganan Anak Tidak Sekolah Inklusif). Pemaparan materi dipimpin langsung oleh Ida Bagus Gde Surya Bharata. Kegiatan sosialisasi penting ini juga diikuti secara aktif oleh Perangkat Desa dari berbagai wilayah di Buleleng, salah satunya Kasi Pelayanan Desa Tamblang, Gede Era Arta Wiguna, guna memperkuat komitmen penanganan ATS langsung dari tingkat desa.

Sistem SPATSIKU dihadirkan sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun serta memperkuat arah RPJMD Provinsi Bali 2025–2029 guna mewujudkan SDM Bali yang unggul, merata, inklusif, dan berbasis data.

Berdasarkan data terkini portal ATS Kemendikdasmen, terdapat 8.024 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Buleleng. Angka tersebut terdiri atas 3.133 anak Belum Pernah Sekolah (BPB), 2.101 anak Putus Sekolah (Drop Out/DO), dan 2.790 anak Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Beberapa wilayah dengan catatan ATS tertinggi di antaranya Kecamatan Gerokgak (1.177 anak) dan Kecamatan Buleleng (903 anak), serta desa-desa seperti Lokapaksa, Pangkungparuk, dan Patas.

Dalam sosialisasi tersebut, dipaparkan bahwa penanganan ATS di Buleleng sebelumnya menghadapi tantangan utama seperti data yang belum terintegrasi, lemahnya deteksi dini, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. SPATSIKU hadir untuk menggeser paradigma lama—yang berfokus menangani anak setelah putus sekolah secara sektoral—menjadi paradigma baru yang mengedepankan pencegahan dini, ekosistem lintas sektor, intervensi berbasis akar masalah, serta manajemen perjalanan kasus (case management).

SPATSIKU bukanlah aplikasi atau program baru yang berdiri sendiri, melainkan sebuah arsitektur tata kelola yang mengorkestrasi data, program, layanan, dan pemangku kepentingan dalam satu sistem terpadu. 

Kehadiran SPATSIKU juga mengintegrasikan berbagai inovasi daerah yang telah dimiliki Buleleng sebelumnya, seperti JOSS Buleleng (Sekolah Kesetaraan), SIULED (Layanan Edukasi Disabilitas), POSKODO (Posko Drop Out), SIDINAPAS, PASTI Sekolah (Layanan Transportasi Gratis), SIAP (Anti Perundungan), hingga Kerta Wana (Pendidikan Kesetaraan WBP Lapas Singaraja).

Penanganan ATS ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang mengikat berbagai instansi di Kabupaten Buleleng:

• Bappeda: Mengintegrasikan penanganan ATS ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

• DPMD PPKB: Menggerakkan pemerintah desa/kelurahan dalam pendataan, pemutakhiran, dan pencegahan berbasis wilayah.

• Dinas Sosial & PPPA: Menangani faktor sosial/kesejahteraan, penanganan kekerasan/penelantaran, serta rujukan intervensi sosial.

• Disdukcapil: Memastikan validitas identitas (NIK dan KK) agar data akurat dan tidak duplikasi.

• Kementerian Agama: Memastikan layanan pendidikan keagamaan (madrasah/pesantren) terintegrasi.

• Pemerintah Desa, Perbekel, & Lurah (termasuk Kasi Pelayanan Desa): Menjadi ujung tombak dalam penjangkauan lapangan, verifikasi penyebab, serta pendampingan keluarga.

Melalui filosofi kearifan lokal Bali sepat siku (pedoman dan acuan yang tepat), SPATSIKU menegaskan bahwa indikator keberhasilan program ini bukanlah sekadar selesainya pembuatan dashboard aplikasi, melainkan terpastikannya setiap anak kembali belajar dan bertahan dalam pendidikan.

"Dengan SPATSIKU, kita pastikan tidak ada anak Buleleng yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Bersama, kita wujudkan Buleleng Bebas ATS."