Desa Tamblang

Tugas dan fungsi Pemerintah Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta peraturan pelaksanaannya. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas Perbekel (Kepala Desa) dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

A. Tugas Pemerintah Desa

Pemerintah Desa mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.
2. Melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.
4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat.
5. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan berkeadilan.
6. Mengelola keuangan dan aset desa secara tertib, transparan, dan akuntabel.
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Melaksanakan kerja sama dengan pemerintah, lembaga, maupun pihak lain sesuai kewenangan desa.
10. Menjaga serta melestarikan adat istiadat, nilai budaya, dan kearifan lokal.

B. Fungsi Pemerintah Desa

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Desa mempunyai fungsi:

• Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.
• Menyusun kebijakan desa melalui Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel.
• Melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
• Mengelola data dan informasi desa.

• Menyusun perencanaan pembangunan desa.
• Melaksanakan pembangunan infrastruktur desa.
• Mengembangkan sarana dan prasarana umum.
• Mengelola kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBDes maupun sumber pendanaan lainnya.

• Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
• Membina lembaga kemasyarakatan desa.
• Membina kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, dan keagamaan.
• Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

• Mengembangkan kapasitas masyarakat.
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
• Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat.
• Mendukung pengembangan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
• Mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa.

• Memberikan pelayanan administrasi kependudukan.
• Memberikan pelayanan surat-menyurat.
• Memberikan pelayanan informasi publik.
• Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.
• Menyediakan pelayanan yang mudah diakses oleh seluruh warga.

• Menyusun APBDes.
• Mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
• Menyusun laporan keuangan desa.
• Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

• Menginventarisasi aset desa.
• Memanfaatkan aset desa untuk kepentingan masyarakat.
• Mengamankan dan memelihara aset desa.
• Menatausahakan aset desa secara tertib.

• Menyediakan informasi publik yang wajib diumumkan.
• Mengelola dokumentasi pemerintahan desa.
• Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
• Mendukung keterbukaan informasi publik melalui PPID Desa.

C. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah Desa berpedoman pada prinsip-prinsip:

• Kepastian hukum.
• Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
• Kepentingan umum.
• Keterbukaan.
• Profesionalitas.
• Akuntabilitas.
• Efektivitas dan efisiensi.
• Kearifan lokal.
• Partisipatif.
• Keberlanjutan.
• Keadilan dan kesetaraan.

D. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk:

• Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).
• Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
• Mengurangi kemiskinan melalui pembangunan yang partisipatif.
• Memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan desa.
• Mewujudkan desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan berdaya saing.

E. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa