Desa Tamblang

Berdasarkan Peraturan Desa Tamblang Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJMDesa Tamblang Tahun 2020-2027, permasalahan yang menjadi priorias untuk diselesaikan di Desa Tamblang dapat diklasifikasi pada bidang, sub bidang dan kegiatan sebagai berikut

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

A. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :

1. Kurang refresentatifnya tempat pelayanan masyarakat di Kantor Pemerintah Desa;
2. Kurang lengkapnya sarana prasarana perkantoran yang refresentatif untuk pelayanan administrasi di Pemerintah Desa Tamblang;

B. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

1. Penyusunan profil desa yang merefresentasikan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan;
2. Tata kelola arsip yang masih belum optimal;

C. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

1. Pengoptimalan proses musyawarah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa;
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Keikutsertaan Desa Tamblang dalam Lomba Desa Tahun 2026;

D. Sub Bidang Pertanahan :

1. Belum seluruhnya aset tanah desa yang belum dilegalisasi kepemilikannya dalam bentuk sertifikat;
2. Belum adanya buku registrasi dan peta tanah desa.

II. Bidang Pembangunan Desa :

A. Sub Bidang Pendidikan :

1. Adanya siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak memperoleh beasiswa dari pihak manapun;
2. Belum adanya pengelola perpustakaan sehingga perpustakaan belum berkembang sesuai dengan harapan;

B. Sub Bidang Kesehatan :

1. Masih kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan posyandu;
2. Belum adanya posyandu remaja;
3. Belum adanya posyandu lansia;

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Adanya jalan usaha tani yang kondisinya belum cukup baik;
2. Masih adanya kerusakan pada beberapa ruas jalan desa dan lingkungan;
3. Masih adanya kerusakan pada beberapa Balai Banjar/Balai Kemasyarakatan;
4. Kerusakan pada gapura batas desa;

D. Sub Bidang Kawasan Permukiman :

1. Kekurangan debit air untuk mencakup kebutuhan dan keperluan air bersih untuk masyarakat;
2. Belum tercapainya status desa menjadi desa ODF (bebas buang air besar sembarangan);
3. Masih minimnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dari sampah plastik;

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

A. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

1. Kurang aktifnya lembaga satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Peningkatan koordinasi dalam rangka pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :

1. Masih minimnya pengetahuan kelompok/grup kesenian terhadap kemajuan/perkembangan kesenian;
2. Peningkatan mentalitas, semangat serta pengalaman grup kesenian dan kebudayaan;
3. Masih adanya sarana prasarana keagamaan milik desa yang kondisinya kurang baik;

C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga :

1. Peningkatan mentalitas, semangat serta pengalaman kelompok pemuda dan olahraga;
2. Masih minimnya partisipasi aktif dari pemuda dalam suatu organisasi kepemudaan;
3. Belum adanya tempat/gedung serbaguna untuk menunjang kegiatan kepemudaan;

D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :

1. Peningkatan manajemen organisasi lembaga adat dan LPM;

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

A. Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa :

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan perangkat desa dan BPD dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Perbekel, perangkat Desa dan BPD terkait tupoksi dan tata kelola keuangan Desa.